Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Indikator dan Panduan Survei Indeks Potensi Radikalisme (IPR) Tahun Anggaran 2025 di Ruang Edelweis, Hotel Aston Kartika Grogol, Jakarta Barat.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, Mayjen TNI Sudaryanto, S.E., M.Han., serta diawali dengan laporan Direktur Pencegahan BNPT, Prof. Dr. Irfan Idris, M.A. Dalam laporannya, Irfan menekankan bahwa penyusunan indikator IPR 2025 perlu dilakukan secara cermat agar hasil survei dapat menjawab kebutuhan kebijakan pencegahan terorisme yang tepat sasaran.

Deputi Sudaryanto dalam arahannya menegaskan bahwa survei IPR bukan sekadar rutinitas pengumpulan data statistik, melainkan fondasi penting bagi perumusan kebijakan berbasis riset. “Tanpa data yang akurat dan metodologi yang tepat, kebijakan berisiko tidak tepat sasaran. Survei ini harus menjadi dasar pengambilan keputusan strategis BNPT,” ujarnya.

FGD ini menghadirkan sejumlah pakar lintas bidang, di antaranya Prof. Dr. H. Muhammad Adlin Sila, M.A., Ph.D. (UI), Prof. Angel Damayanti, Ph.D. (UKI), Muhammad Syauqillah, Ph.D. (UI), Abdul Malik Gismar, Ph.D. (Paramadina), hingga perwakilan BRIN, BPS, Setara Institute, dan STIN. Para narasumber memberikan masukan terkait perbaikan indikator, penambahan variabel, serta perlunya pendekatan multidimensi yang mencakup aspek agama, politik, sosial, budaya, hingga digital.

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan masukan teknis terkait peningkatan kualitas data dan pentingnya buku pedoman resmi untuk enumerator. Sementara itu, BRIN menekankan perlunya evaluasi instrumen dengan berbasis teori akademik dan praktik internasional, serta penggunaan metode random sampling agar hasil survei lebih representatif.

Beberapa poin penting yang mengemuka dalam diskusi antara lain kebutuhan menurunkan usia responden, memperkaya indikator dengan faktor pull and push, serta perlunya penyesuaian dimensi pertanyaan agar lebih komprehensif. Usulan lain adalah penggunaan kategorisasi hasil survei dengan skema warna (aman, rentan, berpotensi) agar mudah dipahami pengguna data.

Kegiatan ditutup oleh Direktur Pencegahan BNPT, Prof. Dr. Irfan Idris, M.A. yang menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta. “FGD ini adalah langkah strategis untuk menyempurnakan survei IPR 2025. Dengan kerja sama semua pihak, kita berharap hasilnya dapat benar-benar menjadi pijakan dalam menjaga Indonesia dari ancaman radikalisme dan terorisme,” pungkasnya.