Pakaian Adat Minahasa Ikut Warnai Rakornas FKPT di Bogor, Max Togas Serukan Jaga Toleransi

Menarik memang, pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke-6 Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) pada 2022 di Sentul Bogor diwarnai keberagaman pakaian adat dari para pengurus forum di 34 provinsi.

Saat itu telah diadakan Rakornas ke-6 itu yang dibuka oleh Kepala BNPT (Badan Nasional Penanggulangan) Komjen Pol Dr Boy Rafli Amar, M.H dimeriahkan dengan warna-warni berbagai pakaian adat dari Aceh hingga Papua yang mewakili 34 FKPT di seluruh Indonesia.

Termasuk di antaranya lima orang utusan FKPT Sulut yang dipimpin Max Togas SH selaku Ketua FKPT Sulut, bersama dr Makmun Djafaara; Sekretaris, Drs Denny Rantung; Bendahara, Delmus Puneri Salim P.hD; Kabid Penelitian dan Emro Najoan selaku Staf Bidang IT.

Menariknya kelima personel FKPT Sulut ini ikut memakai pakaian adat, terutama Delmus Salim yang memakai pakaian adat Minahasa saat Rakornas yang digelar Selasa (27/12/2022).

Seperti diketahui sebelumnya, FKPT tersebar pada 32 provinsi namun pada Rakornas ke-5 FKPT Februari 2022 di Malang Jawa Timur, BNPT resmi membentuk dan melantik pengurus dua provinsi, yakni Papua Barat dan Papua sehingga forum resmi memiliki 34 provinsi.

Pakaian adat Indonesia adalah salah satu kekayaan kebudayaan khas Indonesia yang perlu dilestarikan karena tidak semua negara punya keanekaragaman seperti ini.

Baju adat menjadi ciri khas tiap provinsi. Bahkan setiap provinsi bisa mewakili beberapa etnis yang ragam budaya, tradisi dan baju adat juga berbeda.

Misalnya dari provinsi Kaltara saja mewakili tiga etnis berbeda yang menjadi ciri khas provinsi ke-34 itu, yakni pakaian dari budaya keraton Bulungan, masyarakat pesisir Tidung dan Dayak Kaltara.

Saat ini, Indonesia memiliki 38 provinsi, empat provinsi baru ini Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan terakhir Provinsi Barat Daya.

Sensus Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada 2010 mencatat setidaknya ada 300 kelompok etnik atau 1.340 suku bangsa di Tanah Air.

Ketua BNPT Boy Rafli Amar mengatakan bahwa ideologi transnasional dengan paham kekerasan tidak sesuai dengan budaya dan tradisi bangsa Indonesia.

Ia menyebut bahwa Indonesia yang penduduknya 270 juta jiwa tentu di antaranya berpotensi terpapar virus kekerasan namun dengan kearifan lokal dan budi budaya luhur diharapkan mampu ditangkal.

BNPT menyatakan menerapkan skema pentahelix untuk mencegah dan menanggulangi aksi terorisme serta radikalisme.

Konsep pentahelix menggunakan seluruh potensi dalam membentuk kekuatan nasional melawan ideologi radikalisme dan terorisme, yakni unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat dan media.

Dengan keberagaman budaya dari seluruh provinsi diharapkan jadi kekuatan kearifan lokal dalam melawan paham radikalisme dan terorisme itu karena budaya luhur bangsa anti kekerasan.

Sementara itu Ketua FKPT Sulut, Max Togas menyatakan, pihaknya tetap mengajak warga Sulawesi Utara untuk tetap waspada terhadap masuknya paham radikalisme di Sulawesi Utara. Karena itu, meski pun saat ini bumi Nyiur Melambai tenang dan damai, tetapi semua tetap harus berhati-hati.

”Kami terus bekerjasama dan berkoordinasi dengan Kesbangpol Sulut, Kanwil Agama Sulut dan semua stakeholder di Sulut, untuk menjaga toleransi dan mempertahankan kehidupan yang damai di daerah ini, ” ujarnya.