Fkptcenter.id – Surabaya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial terkait Pengamanan Objek Vital dan Fasilitas Publik, Selasa (16/12/2025), di Hotel Santika Surabaya.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan sinergitas dan kesiapsiagaan lintas sektor dalam menghadapi potensi ancaman radikalisme dan terorisme di wilayah Jawa Timur, khususnya pada objek vital dan fasilitas publik.

Dalam laporan Ketua Panitia, Doni Nugroho Santoso, S.Sos., MM., selaku Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Bakesbangpol Jawa Timur, menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat sistem deteksi dini dan pencegahan dini terhadap aksi kekerasan yang mengarah pada terorisme.

“Melalui kegiatan ini, kami mendorong peningkatan pengetahuan instansi dan lembaga dalam membangun sistem keamanan, memperkuat koordinasi antar lembaga vertikal, serta mendorong penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan objek vital dan fasilitas publik,” ujar Doni.

Sekretaris FKPT Jatim itu menambahkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 65 peserta yang berasal dari unsur Sekretaris Daerah kabupaten/kota, pimpinan perguruan tinggi, perwakilan BUMN, manajer hotel, serta kepala dan pengelola rumah ibadah di Jawa Timur.

“Kegiatan ini juga diisi oleh narasumber yang ahli di bidangnya, antara lain Kepala Bakesbangpol Jawa Timur, Kasubdit Pengamanan Lingkungan BNPT RI, Kepala BINDA Jawa Timur, Asisten Teritorial Kasdam V/Brawijaya dan Direktur Pengamanan Obyek Vital Polda Jatim. Serta akan dimoderatori oleh Kabid Perempuan dan Anak FKPT Jawa Timur, Faridatul Hanum, M.I.Kom,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur, Eddy Supriyanto, S.STP., M.PSDM, dalam sambutannya mengingatkan bahwa kondisi keamanan yang relatif kondusif tidak boleh membuat semua pihak lengah.

“Suasana ketenangan ini tetap harus diwaspadai. Kita harus terus mendeteksi perkembangan radikalisme dan terorisme yang saat ini sudah mengarah kepada anak-anak. Kasus terakhir di SMA 72 Jakarta menunjukkan bahwa ideologi ekstrem diperoleh melalui media sosial dan ruang digital,” tegas Eddy.

Ia juga menyoroti lemahnya sistem pengamanan di sejumlah tempat keramaian dan fasilitas publik.

“Kami mengamati bahwa pengamanan di tempat-tempat keramaian masih sangat lemah. Aksi teror sering terjadi karena adanya kesempatan. Kita pernah kecolongan pada tahun 2018 dengan serangan di beberapa gereja, dan pelakunya adalah anak-anak dari keluarga mampu,” ujarnya.

Menurut Eddy, Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai wilayah sentral nasional sehingga memerlukan kewaspadaan ekstra agar tidak kembali terjadi peristiwa yang dapat mengganggu stabilitas keamanan. Ia juga mengungkapkan pengalaman menemukan penceramah dari kelompok ekstrem di fasilitas publik.

“Saya pernah salat Jumat di sebuah hotel dan penceramahnya ternyata eks HTI. Di pusat perbelanjaan besar di Jakarta pun saya menemukan penceramah dari kelompok ekstrem. Karena itu, pengelola hotel, mal, dan fasilitas publik harus memiliki kemampuan mendeteksi dan mencegah potensi tersebut,” ungkapnya.

Eddy menegaskan bahwa penanganan ancaman radikalisme dan terorisme di objek vital dan fasilitas publik tidak bisa hanya mengandalkan aparat kepolisian semata.

“Kita harus bersama-sama mengantisipasi. Tidak bisa hanya mengandalkan kepolisian. Semua pihak harus bekerja sama dan bersatu dalam menjaga keamanan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan pendampingan terhadap sekitar 180 mantan narapidana terorisme (napiter) di Jawa Timur, meski masih terdapat potensi yang perlu terus diawasi.

“Dari 110 anak yang terindikasi siap menjadi pelaku teror, 10 di antaranya berasal dari Jawa Timur. Harapan kita, semuanya bisa kembali ke pangkuan NKRI,” pungkasnya.