Masyarakat Dukung Kehadiran FKPT NTT, Simak Penjelasannya!

KUPANG,– Sejumlah elemen masyarakat di NTT merespon positif kehadiran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) NTT.

Dukungan itu terkuak dalam focus group discusion (FGD) monitoring pelibatan masyarakat dalam pencegahan terorisme melalui FKPT NTT di Hotel Kristal Kupang, Kamis (13/6/2024).
Berbagai simpul masyarakat memberikan sejumlah masukan dalam kegiatan yang bertajuk ‘Bersama Kita Tingkatkan Kinerja FKPT NTT’.

Elemen masyarakat dimaksud antara lain perwakilan BNPT, pengurus FKPT NTT, PWNU, Binda, Polda, Densus 88, Lanud El Tari, BAIS, Korem 161/Wirasakti, Kanwil Agama, FKUB, Dinas P3A NTT, Undana, OKP dan unsur lainnya.

Sekretaris FKPT NTT Syufyanto Minggele menyampaikan FKPT periode 2022-2025 berturut-turut menjadi juara dalam lomba kreasi musik anak bangsa hingga tingkat nasional.

Marsianus Jawa, Kepala Kesbangpol Provinsi NTT menilai kehadiran FKPT sangat membantu Pemerintah Provinsi NTT walaupun pemerintah daerah belum memberikan perhatian serius pada keberadaan forum-forum yang ada.
“Kesbangpol NTT belum bisa berbuat banyak untuk keberadaan forum yang ada, namun kehadiran FKPT sangat membantu. Mohon dukungan BNPT dan FKPT untuk memastikan kehadiran Kesbangpol penting untuk daerah ini,” jelasnya.

Kasubdit pemberdayaan masyarakat BNPT Kolonel Dr Harianto menyebutkan, hingga 2024, sudah terbentuk FKPT di 34 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia.
FKPT juga diisi berbagai elemen sepertj perwakilan Ormas, tokoh agama, akademisi, pengusaha dan jurnalis. Dia berharap adanya sinergi multipihak sehingga FKPT bisa menjadi mitra strategis.

Misi FKPT adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat di daerah tentang ancaman dan bahaya terorisme dengan berbasis pada kearifan lokal guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai.

“Kami butuh dukungan Pemda dengan tugas-tugaa FKPT serta butuh sinergitas karena FKPT memiliki tugas di bidang agama, perempuan, remaja dan anak, penelitian, Hukum, Humas dan media massa serta Pemuda,” ungkapnya. Menurutnya, kegiatan FKPT juga selain dibiayai APBN juga dimungkinkan didukung anggaran APBD.

Selama ini mayarakat NTT sudah memberi sumbangsih positif. Hal ini diakui menjadi pemicu bahwa semua biasa dilakukan dengan kerja sama. Ia mengingatkan bahwa FKPT tidak bisa mandiri tetapi butuh sinergitas. Karena itu, dia berharap agar semua pihak bisa meningkatkan kerja sama karena kebersamaan menguatkan kerja-kerja ke depan.

Sementara perwakilan BIN daerah juga mendukung keberadaan FKPT karena ada dorongan semangat.
Binda, kata dia, melakukan deteksi dini terhadap berbagai ancaman. Di NTT pun ada kelompok radikal yang eksis dan nyata sehingga peran FKPT dibutuhkan untuk memberikan pemahaman.

“Jangan sampai masyarakat merasa terusik maka perlu pendekatan budaya dan kearifan lokal. FKPT harus membaur di masyarakat,” jelasnya.
BIN daerah juga memetakan gerakan radikalisme di NTT di wilayah Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Ende, TTA dan Kota Kupang yang perlu diwaspadai dan perhatian ekstra.

Kompol Tuti Maryati dari bidang Binmas Polda NTT juga mengapresiasi kehadiran FKPT. Namun ia mengingatkan soal keberadaan mahasiswa asal Papua yang perlu dirangkul. “Perlu kerjasama untuk bersama-sama dengan mahasiswa asal Papua,” kata dia.

Ketua FKUB NTT, Yuliana Salosso mengakui kalau FKUB mendukung penuh keberadaan FKPT namun berharap agar program FKPT bersinergj dengan FKUB.

“Perlu ada program dari pusat untuk kegiatan kolaborasi dan perlu juga dijelaskan bagaimana mendeteksi kehadiran terorisme di masyarakat,” ujarnya.

Ketua PWNU, Pua Monto Umbu Nay menyebutkan kalau kehadiran FKPT di NTT memberi dampak positif. Ia menegaskan, kekerasan dan intoleransi menjadi musuh bagi NU. “Jika ada terorisme di NTT maka NU jadi garda terdepan untuk memberantas,” tegasnya.
Kehadiran FKPT diharapkan bisa memberi dampak positif dan harus bersinergi untuk membangun NTT damai.

Bambang dari Lanud El Tari Kupang mengusulkan agar dibuat pertemuan rutin untuk kolaborasi dan melobatkan TNI dam Polri sreta Pemda agar mengetahui perkembangan do NTT dan saling tukar informasi. Ia juga mengusulkan perlu dibentuk FKPT di kabupaten/kota dan perlu dibuat pertemuan tahunan.

Bambang menyarankan agar program FKPT fokus pada generasi muda dengan memanfaatkan media sosial guna mengeleminir paham terorisme di media sosial.

Dukungan dan apresiasi juga datang dari kementerian agama NTT, Dinas P3A NTT dan Satgas Densus 88 yang berharap adanya kegiatan kolaboratif antar elemen masyarakat.
Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badam Kesbangpol NTT, Maria Theresia Sius juga sepakat perlunya kegiatan rutin dan kolaboratif antar unsur masyarakat sehingga penanganan terorisme di NTT berjalan bersama dengan pendekatan yang arif dan damai.***