TERNATE – Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Maluku Utara, Dr. Hidayatussalam Sehan, SH, M.H., menghadiri rapat dukungan peran pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka sosialisasi dan inisiasi kebijakan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAD-PE) di Maluku Utara. Kegiatan ini digelar oleh kementerian koordinator bidang politik dan keamanan Republik Indonesia, bersama badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Hotel Muara, Rabu (19/11/2025).

Rapat tersebut mempertemukan sejumlah unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, serta tokoh masyarakat untuk memperkuat koordinasi dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan. Melalui forum ini, para peserta membahas strategi dan langkah-langkah implementatif agar RAD-PE dapat dijalankan secara menyeluruh di semua wilayah kabupaten/kota.

Ketua FKPT Maluku Utara, menegaskan bahwa peran pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan program pencegahan ekstremisme dan terorisme.

“Pemerintah daerah adalah ujung tombak. RAD-PE tidak akan berhasil hanya di atas kertas kalau tidak diintegrasikan ke dalam kebijakan daerah,” tegas Hidayatussalam.

Ia menambahkan bahwa seluruh elemen pemerintah perlu membangun sinergi lintas sektor, terutama di bidang pendidikan, sosial, keagamaan, dan keamanan.

“Kolaborasi adalah kunci. Ancaman ekstremisme saat ini bersifat dinamis, sehingga pendekatannya harus komprehensif dan melibatkan semua pihak,” ujarnya.

Rapat ini juga membahas tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, termasuk minimnya pemahaman teknis mengenai pelaksanaan RAD-PE. Karena itu, FKPT Malut menekankan perlunya peningkatan kapasitas aparatur dan penyusunan program kerja yang sejalan dengan kebutuhan masing-masing daerah.

“Kami mendorong setiap kabupaten/kota untuk segera menyusun langkah operasional RAD-PE sesuai karakteristik wilayahnya. Jangan menunggu, karena pencegahan harus dilakukan sedini mungkin,” tambah Hidayatussalam.

Selain itu, forum ini menyoroti pentingnya edukasi masyarakat untuk memperkuat ketahanan sosial. Pemerintah daerah diharapkan aktif melakukan kampanye literasi digital, moderasi beragama, serta deteksi dini melalui perangkat desa dan kelurahan.

Kegiatan yang berlangsung satu hari ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga Maluku Utara tetap kondusif dan bebas dari ancaman radikalisme serta terorisme. Rapat ditutup dengan penyusunan rekomendasi tindak lanjut untuk memastikan RAD-PE dapat diimplementasikan secara terukur dan berkelanjutan di seluruh wilayah Maluku Utara .(hms)