Malang-Dr. Mukhlisuddin Ilyas, M. Pd atau akrab dengan panggilan Mukhlis, resmi dilantik sebagai Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Aceh periode 2022-2025. Ia dilantik langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT RI, Komjen Pol Dr Boy Rafli Amar, MH di Singhasari Resort Batu, Malang, Jawa Timur, Senin (14/2/2022) lalu.

Pada Kesempatan ini, Mukhlisuddin dilantik menggantikan ketua FKPT Aceh sebelumnya, Dr Kamaruzzaman Bustamam Ahmad. Pelantikan berlangsung pada acara Rapat Nasional (Rakernas) dan Pelantikan 34 Ketua FKPT se-Indonesia.

Keberadaan Mukhlis di FKPT sebelumnya di bawah rekomendasi ketua sebelumnya Profesor Yusny Saby, Profesor M Hasbi Amiruddin dan Dr Kamaruzzaman Bustamam Ahmad. Ia juga telah sukses menggawangi Kabid Pengkajian dan Penelitian di bawah kepemimpinan FKPT Aceh sebelumnya.

Diketahui FKPT Aceh telah berdiri sejak tahun 2012. Mukhlis menjadi Kabid Kajian pada tahun 2016 di bawah kepemimpinan Prof Yusny Saby. Lalu berlanjut menjadi Kabid Penelitian di bawah kepemimpinan Prof M Hasbi Amiruddin periode 2018-2019.

Selanjutnya, Mukhlis tetap menjadi Kabid Penelitian di bawah kepemimpinan Dr Kamaruzzaman Bustamam Ahmad pada tahun 2020-2021. Baru kemudian menjadi ketua FKPT Aceh periode 2022-2025.

Sebagai dosen tetap di Universitas Bina Bangsa Getsempena Banda Aceh, Mukhlis juga dikenal sebagai aktivis literasi di Aceh yang ikut membidani penerbitan sejumlah buku dari berbagai pihak.

Menurut Mukhlis, Aceh sebagai sebuah daerah yang beraneka ragam dari berbagai dimensi. Memiliki kerawanan terjadinya perubahan pemahaman dan kerentanan terjadinya radikalisme serta aksi terorisme.

Mukhlis berujar, diperlukan pelibatan masyarakat dalam pencegahan radikalisme dan terorisme di Aceh. Pencegahan radikalisme dan terorisme harus prioritas supaya penanggulangannya tidak berat dilakukan. “Hulu harus prioritas, supaya beban kerja di hilir tidak memberatkan,” kata Mukhlis.

Ia berharap, semua stakeholder harus menciptakan kelompok-kelompok duta damai pencegahan radikalisme di Aceh berbasis lembaga pendidikan.

Lembaga pendidikan, menurutnya harus mampu menjadi ruang pencerah dalam mendistribusikan konten-konten positif di media digital. “Kita tidak boleh kalah dengan konten-konten hoaks,” pungkasnya.