Ternate,- Ancaman intoleransi, radikalisme, dan terorisme yang bersifat laten dan terus berevolusi disikapi serius oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Maluku Utara. Sebagai mitra strategis dan perpanjangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), FKPT Maluku Utara menggelar seminar nasional yang menegaskan bahwa kearifan lokal adalah fondasi pertahanan paling kokoh di wilayah tersebut.

Acara yang berlangsung di Pendopo Kesultanan Ternate, Sabtu (6/12/2025), mengusung tema sentral “Kearifan Lokal sebagai Fondasi Perdamaian dan Harmonisasi Sosial dalam Upaya Pencegahan Intoleransi, Radikalisme, dan Terorisme, Khususnya di Provinsi Maluku Utara.”

Ketua FKPT Maluku Utara, Hidayatussalam, secara lugas memaparkan bahwa ancaman terorisme tidak pernah hilang, bahkan telah mencapai skala global melalui kelompok-kelompok seperti ISIS dan Al-Qaeda. Namun, tren terkini menunjukkan pola yang kian merisaukan, yakni pergeseran sasaran dan peran.

“Ancaman itu ada dan rill. Hasil riset terkini menunjukkan bahwa teroris yang dulunya hanya menyasar kaum perempuan dan anak sebagai korban, sekarang mereka telah bertransformasi menjadi pelaku dan objek dalam gerakan teror,” ungkap Hidayatussalam.

Menurutnya, Maluku Utara memiliki modal sosial yang tak ternilai. Wilayah ini adalah episentrum peradaban di mana berbagai suku dan agama hidup berdampingan. Nilai-nilai toleransi yang ditanamkan oleh Kesultanan Ternate selama berabad-abad menjadi benteng alamiah.

“Nilai-nilai luhur seperti adat seatorang (musyawarah), adat kabasaran (nilai kepahlawanan), dan bobato serasai (keterpaduan adat) adalah aset yang harus diangkat dan diedukasi. Ini yang akan kita jadikan fondasi persatuan dan kesatuan, menangkis ideologi yang memecah belah,” tegasnya.

FKPT berharap seminar ini dapat melahirkan rekomendasi kuat bagi Pemerintah Provinsi dalam merumuskan kebijakan kontra-terorisme yang berbasis budaya.

Direktur Perlindungan BNPT RI, Prof. Irfan Idris, memperkuat pandangan tersebut dengan data yang valid. Meskipun Indonesia diakui dunia karena keberhasilan Densus 88 Anti-teror dan TNI-Polri dalam menekan aksi ledakan dalam tiga hingga empat tahun terakhir, ia memperingatkan adanya bahaya yang bergerak secara senyap.

“Kita punya hampir 1.000 korban bom dan hampir 2.500 mantan napiter yang hidup menyebar di tengah-tengah kita,” ujar Prof. Irfan.

Ia menekankan bahwa terorisme adalah kejahatan kemanusiaan dan lintas negara yang menuntut kewaspadaan kolektif. Yang paling berbahaya saat ini, lanjutnya, adalah aktivitas di bawah permukaan yang menyasar kelompok rentan, yakni mahasiswa, pelajar, dan terutama ibu-ibu.

“Tiga hal yang perlu kita waspadai dan bergerak senyap adalah propaganda, perekrutan, dan pendanaan. Yang disasar itu kaum perempuan dan anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa ideologi ekstrem telah masuk ke ranah domestik dan pendidikan,” jelas Prof. Irfan Idris, menyerukan penyatuan pandangan dalam kehidupan kebangsaan.

Sementara itu Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, memberikan pandangan kritis dari sisi kebijakan. Ia mengakui bahwa urusan ekstremisme dan radikalisme belum tuntas dan menolak pendekatan yang terus-menerus mengandalkan kekerasan atau konflik.

“Sampai kapan kita berakhir dengan tembak-menembak? Kita harus berhenti bermusuhan dengan kelompok yang kita anggap ekstrem. Kuncinya adalah mencari akar masalah yang sebenarnya,” kata Wagub Sarbin.

Menurutnya, ada dua akar masalah utama yang kerap menjadi pemicu: problem ekonomi dan ketidakpercayaan atau kekecewaan terhadap aspek-aspek pemerintahan dan sosial. “Jika akar masalahnya selesai, maka semua akan berakhir,” tegasnya.

Maluku Utara patut bersyukur karena masih menjadi wilayah yang memiliki empat kesultanan (Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan). Keberadaan kesultanan ini menjaga tatanan nilai budaya dan toleransi tetap rapi.

“Di Ternate, penduduk asli hanya empat kelurahan, sisanya dari luar. Mereka hidup berdampingan dan damai berlandaskan nilai leluhur dan budaya,” ujarnya.

Wagub Sarbin menyimpulkan bahwa penguatan kearifan lokal, yang di dalamnya terkandung nilai saling menghargai, humanisme, dan filosofi Marimoi Ngone Future (Satu untuk Masa Depan) atau Bhinneka Tunggal Ika, adalah penyangga utama persatuan.

“Kearifan lokal kita adalah penyangga utama agar kita bisa bersama meskipun berbeda suku, etnis, dan agama. Oleh karena itu, Pemerintah berharap FKPT terus memperkuat kearifan lokal ini sebagai jembatan menyatukan generasi-generasi mendatang,” tutupnya.