GORONTALO (RGNEWS.COM)— Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Prof. Irfan Idris, M.A mengatakan, BNPT dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di daerah (FKPT) diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan wajib melakukan Pencegahan dengan Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi, dan Deradikalisasi.

Ini ditegaskannya terkait dengan ramainya pemberitaan seleksi pejabat publik yakni jabatan Sekretaris daerah kabupaten Gorontalo yang kini jadi isu nasional terkait salah satu calon yang pernah menjadi pengurus ormas terlarang yang sudah dibekukan pemerintah Indonesia Hisbut Tahrir  Indonesia (HTI)

“Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) khususnya di Gorontalo segera memberikan saran masukan bahkan turut serta membantu proses seleksi pejabat publik agar bersih dari pengaruh paham radikal terorisme yang anti Pancasila,’ tegas Prof Irfan Idris M.A

Disatu sisi, ia juga mengapreasiasi partisipasi aktif masyarakat dalam seleksi pejabat publik di Gorontalo untuk memastikan calon yang ada tidak pernah ternoda kesetiaannya kepada Pancasila.

“ Saya mengapresiasi partisipasi aktif Masyarakat dan media massa di Gorontalo dalam seleksi pejabat public, ini bukti kesadaran yang tinggi untuk menentukan memimpin yang bersih dari paham radikal dan pengaruh antipancasila ,” aku’ Prof Irfan Idris

Ia juga meminta kepada pengurus FKPT Provinsi Gorontalo yang baru dilantik beberapa hari lalu, bersama untuk segera melalukan program Pencegahan dengan Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi, dan Deradikalisasi dengan melibatkan Masyarakat dan pemerintah serta Lembaga public lainnya.

“BNPT bersama-sama dengan mitra strategisnya di daerah yakni Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) khususnya di Gorontalo segera turut serta memberikan saran, membantu proses seleksi pejabat publik di pemerintahan dan Lembaga lainnya di Gorontalo sebagai Upaya menangkal dari pengaruh radikal terorisme yang anti Pancasila,’ tegasnya.

Sementara itu Ketua FKPT Provinsi Gorontalo Foncu Tanipu mengatakan persoalan seleksi sekda kabupaten Gorontalo menjadi start awal FKPT Gorontalo baru dilantik beberapa hari lalu.

“ FKPT Gorontalo sudah konsolidasi setelah pelantikan dan program awal sudah kami susun dan sehari dua kami akan action,” ujar Funco usai memimpin rapat perdana pengurus FKPT Provinsi Gorontalo sejak dilantik beberapa hari lalu.

Menurutnya salah program awal adalah akan  bekerja sama dengan pemerintah terkait dengan program FKPT  diseluruh Lembaga pemerintah dan Lembaga public lainnya

Seperti banyak diberitakan media local di Gorontalo.

Isu mantan pengurus HTI di Gorontalo mencuat setelah tahapan seleksi sekretaris daerah di Kabupaten Gorontalo masuk di 3 besar.

Dari tiga nama yang mengerucut yakni Cokro Katili, Sugundo Makmur dan Manaf Dunggio. Sesuai dengan mekanisme dari tiga nama ini nantinya akan dipilih salah satu calon sebagai sekda definitive oleh bupati Gorontalo Sofyan Puhi setelah melalui pengesahan dari BKN.

Namun demikian sejumlah kalangan mempersoalkan terkait lolosnya salah satu pejabat Abdul Manaf Dunggio yang memang pernah bergabung dengan HTI dan menjadi pengurus HTI di Provinsi Gorontalo hingga ormas itu dibubarkan.

Persoalannya selain proses seleksi belum selesai, disatu sisi apakah pejabat yang pernah bergabung dari ormas HTI itu tidak boleh mencalonkan menduduki jabatan tertentu  di jajaran pemerintah ?

Inilah yang masih jadi perdebatan di Tingkat Masyarakat di Gorontalo. ‘

Padahal Abdul Manaf Dunggio tergolong pamong senior dan merupakan jebolan IPDN Jatinagor  dan karir asnnya cukup cemerlang.

Mulai dari Camat, Kepala Inspektorat, Kepala Balitbang, Kepala Badan Keuangan kabupaten Gorontalo dan saat ini Widya Swara ahli madya.

Abdul Manaf Dunggio terinformasi beliau juga sering menjadi pemateri kepemimpinan Pancasila dan bela negara untuk para peserta pelatihan kepemimpinan.

Sementara itu Bupati Gorontalo Sofyan Puhi mengatakan proses seleksi itu masih berjalan, dan belum ada yang ditetapkan.

“ Proses teknisnya di panitia seleksi.  3 inipun masih akan disodorkan ke BKN setelah itu nantinya Kembali ke saya, dan sesuai kewenangan saya akan menentukan 1 sekda definitive,’ ujar Sofyan Puhi. ****